KPK  Bersama Gerak Aceh Gelar Roadshow Open Data Platform Bagi Mahasiswa  UTU
  • UPT_TIK
  • 01. 03. 2018
  • 0
  • 306

MEULABOH – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gerak Aceh, melakukan Roadshow Open Data Platform denga tema, “ Data Terbuka Solusi untuk Transparansi dan Informasi Publik”. Kegiatan Roadshow yang berlangsung, 28 Februari 2018, di Aula Utama UTU, diikuti seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Teuku Umar (Fisip-UTU).  

Apri Rotin, SH.,MH (Ketua Program Studi Ilmu Hukum-Fisip) menjelaskan, kegiatan roadshow open data platform yang dibuka Wakil Dekan I Fisip, Sudarman, M. Ag, selain dihadiri mahasiswa juga ikut serta Wakil Dekan,  Ketua Program Studi,  para dosen di lembaga tersebut. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan roadshow open data platform adalah Jhonson Ridwan Ginting (dari KPK), Satria Sagita (Gerak Aceh) dan Abdul Azis (Gerak Aceh).

Sebagai pembicara inti, Jhonson Ridwan Ginting, mendorong keterbukaan informasi public bagi mahasiswa UTU. “Yang paling penting harus ditanamkan kepada mahasiswa adalah kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil”, ujar Jhonson.

Sementara , Satria Sagita (Gerak Aceh) menjelaskan, data bisa menghasilkan informasi dan bisa menghasilkan uang. Untuk itu, mahasiswa perlu  terus didorong untuk menciptakan inovasi dan bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di Asia. “Bagaimana kita bisa mengolah data menjadi sebuah informasi yang mudah, menarik dan menghasilkan”.

 Mahasiswa dan masyarakat dapat melakukan kampanye terkait dengan informasi publik. Terkait dengn data terbuka merupakan sebuah inovasi dari keterbukaan informasi publik. Sebagai masyarakat siapapun dia berhak mendapatkan informasi yang disediakan oleh badan informasi publik sesuai dengan amanat undang-undang. Dan masyarakat juga berhak menghadiri pertemuan publik yang diadakan oleh lembaga pemerintahan dan berhak juga untuk mengetahuinya, Misalnya kegiatan Musrembang yang dilakukan setiap tahun di Kecamatan ataupun di Gampong. “Kalau di Perguruan Tinggi atau  Kampus mungkin semacam perencanaan seperti rapat kerja (Raker) tahunan, juga berhak mendapatkan salinan informasi, berita acara, absensi dan lainnya”, ujar Satria Sagita.

Selain itu, masyarakat juga berhak menyebarluaskan informasi tersebut, agar masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami  apa yang dilakukan atau dikerjakan  dalam sebuah perguruan tinggi atau dalam lembaga pendidikan. (Muzakkir)

Lainnya :