Dosen UTU Bahas APBN dan Ekonomi Bersama Pakar UPI
  • UTU News
  • 29. 07. 2021
  • 0
  • 2306

MEULABOH, UTU – Sivitas Akademika Universitas Teuku Umar (UTU) bersama masyarakat umum lainnya berdiskusi dan membahas ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Syariah bersama pakar ekonomi secara virtual, Rabu, 28 Juli 2021, malam.

Pembahasan tentang ekonomi Islam dan APBN Syariah bersama narasumber Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si.Ak., CA (Pakar Ekonomi Syari'ah dan Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi UPI), berlangsung penuh antusias dan dilanjutkan tanya jawab seputar materi pembahasan.

Arim Nasim antara lain menjelaskan, kedudukan dan fungsi pajak (dharibah) adalah dasar kebijakan pungutan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggung oleh kaum muslimin ketika di Baital Mal tidak terdapat  harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi. Pajak dalam Islam tidak memiliki fungsi budgeter maupun regulator.

Menurutnya, pajak (dharibah) merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, dan pada kondisi di Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Pajak itu dipungut dari laki-laki muslim kaya, sesuai jumlah yang diperlukan dan tidak bersifat permanen.

Arim Nasim menegaskan, pendanaan darurat dalam Islam adalah memperbesar alokasi khusus APBN untuk bencana dan pendemi Covid-19, tidak dari utang seperti sekarang ini, tetapi dari diambil dari pengelolaan APBN itu sendiri. Jika tidak mencukupi, maka Negara akan meminta infaq secara sukarela dari rakyat, dan jika tidak mencukupi, khalifah akan mewajibkan pemungutan pajak.

Menurut Arim Nasim, Negara boleh pungut pajak apabila: (1). Ada kebutuhan rill suatu Negara yang mendesak seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang, (2). Pemasukan Negara dari jizyah, kharja dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok Negara atau dengan kata lain Kas Baitul Maal kosong, (3). Bermusyawarah dengan ahlul hilli wal`aqdi (para tokoh agama). Ibnu Al Arabi berkatan, “tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama, (4). Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu, (5). Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan, (6). Adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik dan penerapan pajak tersebut bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap Negara. (***)

Lainnya :